Komisi V DPR mendesak pemerintah agar segera memperluas pembangunan Bandara Sultan Babullah di Maluku Utara. Perluasan sudah mendesak mengingat kapasitas yang terbatas sementara frekuensi penerbangan kian meningkat, sementara pesawat berbadan besar akan masuk bandara ini.

Hal itu ditegaskan Ketua Tim Kunker Komisi V Mulyadi (F-PD) dan  Fary Djemi Francis dari Fraksi Partai Gerindra di sela-sela kunker pekan lalu. Mereka menyatakan, perluasan Bandara Sultan Babullah selain dimaksudkan untuk keselamatan tetapi juga berkaitan dengan kenyamanannya.

Dalam kunjungan ini Tim Komisi V melihat langsung bahwa terminal yang ada untuk penumpang itu yang sekarang dipakai ukurannya 740 atau 750 meter persegi. Itu setiap hari ada sekitar 500 penumpang yang datang dan pergi.

“Jadi bisa dibayangkan 500 penumpang yang datang dan pergi dengan terminal ukuran 750 meter persegi itu memperebutkan dan lokasi itu sangat terbatas. Mungkin bisa dibayangkan, belum lagi pengantar, penjemput dan sebagainya,” ujarnya.

Fary menambahkan, bandara itu bukan hanya miliknya orang-orang tertentu tapi itu adalah milik kita semua. Apalagi sekarang didorong dengan beberapa pesawat besar yang akan masuk ke bandara ini, itu bukan hanya persoalan landasannya. “Kenyamanan itu mulai dari kita berangkat dan pada saat kedatangan,” jelasnya.

Masih berkaitan dengan itu, Komisi V tetap mendorong  menyangkut keselamatan penerbangan dan transportasi berkaitan dengan radar satelit di BKMG. Masalah ini menjadi perhatian dan prinsip Komisi V dan pasti akan didukung. “Masalah keselamatan sudah menjadi komit Komisi V,” tegasnya lagi.

Kepada Tim Komisi V Kepala  Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengemukakan, sarana dan prasarana bandara masih terbatas. Karena sebagian besar bandara yang ada masih belum memadai termasuk sarana terminal penumpang, tempat parkir, serta belum tersedianya apron dan fasilitas penunjang lainnya.

         Ia menambahkan, aksesibilitas wilayah dalam provinsi belum merata. Aksesibilitas jalur transportasi ke dan dari bagian wilayah kota/kabupaten yang terdiri dari pulau-pulau masih terbatas. Karena kesulitan jangkauan akibat kondisi medan yang kebanyakan dipisahkan oleh lautan (kepulauan), dan belum optimalnya pengembangan jaringan transportasi darat dan penyeberangan intra dan antar kota/kabupaten.

Di bagian lain, berkaitan dengan hambatan pembanguan air baku Sofifi, adalah masalah dengan pelepasan hak tanah. Akibatnya pembangunan menjadi sedikit lama tertunda, sehingga pembangunan yang mestinya sudah harus selesai 100 persen tanggal 15 Desember 2009 sekarang baru mencapai 81 persen.

Menurutnya persoalan-persoalan yang menyangkut dengan kemasyarakatan itu harus sudah dibereskan, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan pelepasan hak tanah antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut informasi masalah pelepasan hak tanah ini sudah selesai.

“Tapi saya kira itu harus dipantau terus, karena penyelesaian itu harus dari dua sisi baik itu masyarakat maupun pemerintah,” kata Fary menambahkan. (iw)